Categories
Berita Umum

FIQIH KEMUDAHAN DI ERA COVID-19

Lembaga Dakwah SEMMI (Serikat Mahasiswa Jawa Timur) Membagikan Bincang santai Aa Gym dengan Ustad Abdul Somad, 29 Maret 2020 Jam 20.48 Wib.

*Aa Gym* :
Ustad, saat ini kita sedang mendengar polemik antara sholat berjamaah di masjid dan di rumah di saat wabah corona. Bagaimana pendapat ustad?

*UAS* :
kita ini diposisikan pada kalimat ‘meninggalkan masjid’ jadi kalimat itu yang melukai hati kita, padahal kita sedang berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Jangan dikatakan kita tinggalkan masjid, buka begitu. Kita sedang berpindah dari sunnah ketika aman dengan sunnah rasulullah ketika masa wabah. Dalam masa aman sunnahnya adalah memakmurkan masjid, dalam masa sekarang (masa wabah) adalah kita lebih memilih keselamatan. Maka yang kita lakukan juga sekarang adalah sunnah. Sebagaimana kata Rosul, “ Larilah dari orang terkena penyakit sebagaimana engkau lari dari singa.” Jadi sekarang kita lari dari orang yag terkena penyakit ini juga sunnah……kita tidak tau siapa yang membawa penyakit di masjid itu, bisa orang lain bisa juga kita.

*Aa Gym* :
Tapi ada juga yang mengatakan begini Ustad , saya tidak takut sama Corona saya lebih takut pada Allah, maka tetaplah dia ke masjid. Ini Gimana ustad?

*UAS*
Itu satu sisi ada sombongnya. kita sebagai _ahlul sunnah wal jamaah_, harus ada ikhtiar, kalau tetap terjadi kita beriman kepada rukun ke enam takdir baik dan tak buruk, tapi sebelum itu harus ada usaha atau ikhtiar dan usaha itu adalah sunnah.

*Aa Gym*
Bagaimana kepatuhan ummat kepada Ulama ya ustad?
Padahal kepatuhan ummat kepada ulama sebetulnya tidak ke masjid tidak rugi sama sekali, karena
– Niat sudah dapat pahala
– Yang Biasa ke masjid lalu sholat di rumah tetap dapat pahala berjamaah.
– Menjauh dari mudaharat dapat pahala
– Tidak mencelakakan orang lain dapat pahala
– Patuh pada ulama dapat pahala

*UAS*
Kita ini beragama terkadang pake perasaan. Padahal dalam beragama ini harus berilmu. Sekarang ini banyak orang beragama modalnya perasaan. Perasaan saya tidak enak kalau tidak ke masjid. Kalau perasaan dipake terus, wah rasanya enggak enak ini bertayammum kalau tidak pake wudhu. Wah gak enak nih kalau sholatnya dijamak qashar biasanya tepat waktu. Yang benar adalah beragama itu pake ilmu bukan pake perasaan.

Jawaban Ustadz Abdul Samad melegakan kita semua, hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah SEMMI Jatim Mardianto. “Semoga kawan kawan kaum muda Syarikat Islam dapat memetik hikmah dari kisah ini

#Stay At Home
#LembagaDakwahSEMMIJatim
#KaumMudaSyarikatIslm
#Rindu kembali ke Masjid.

Categories
Berita Umum Ketua Umum SI Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Syarikat Islam

MANTAN KETUA MK HAMDAN ZOELVA TOLAK UU DARURAT SIPIL

Gugus Tugas Pengendalian COVID-19 tingkat nasional mengumumkan bahwa jumlah kasus di Indoensia pada Senin (30/3) adalah sebanyak 1.414 dengan korban yang meninggal dunia mencapai 122 orang.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan dilakukannnya pembatasan sosial berskala besar dengan tingkat disiplin yang lebih tinggi. Bahkan, pembatasan sosial itu menurutnya perlu didampingi kebijakan darurat sipil untuk mencegah penularan lebih luas Covid-19. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat kabinet terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (30/3),

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS bersikap tegas terhadap pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Secara umum mereka tidak setuju dengan penggunaan frasa kebijakan “darurat sipil”.

“Darurat Sipil tidak tepat. Presiden harus berpijak pada UU penanggulangan bencana dan UU kekarantinaan kesehatan”. Tulis koalisi tersebut tegas.

Koalisi juga menegaskan sikap untuk mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Di tempat terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2013-2015, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa untuk melakukan lockdown sekalipun, pemerintah tidak perlu menggunakan UU Penanggulangan Bencana, apalagi UU Darurat Sipil.

“Dalam melakukan lockdown pemerintah tidak perlu merujuk pada UU Darurat Sipil atau UU penanggulangan Bencana, tapi cukup dengan UU Kekarantinaan. Kesehatan”. Jelas Hamdan dikutip dari akun twitter pribadinya @hamdanzoelva, pada Senin (30/3) malam.

Berita Terkait : Presiden Pelajari Pengelolaan Ibu Kota di Canberra
Dengan UU Kekarantaniaan Kesehatan, lanjut Hamdan, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Berdasarkan kondisi KKM itulah dilakukan berbagai jenis karantina.

“Untuk implementasi KKM, Pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah dalam rangka implementasi, baik Karantina di Pintu Masuk, Karantina Wilayah atau Pembatasan sosial dalam skala besar”. Imbunya.

Presiden Syarikat Islam tersebut menilai semua pihak saat ini terlihat gamang menghadapi kondisi kritis. PP harus segera dikeluarkan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menghadapi krisis dengan segera”. Jelasnya gamblang.

Ia juga menjelaskan bahwa otoritas yang dapat mengatur pelaksanaan pembatasan sosial dalam skala besar melalui libur sekolah, kerja, pembatasan kegiatan keagaaman dan kegiatan publik lain seharusnya ditetapkan oleh Menteri, tetapi Pemda (pemerintah daerah_red.) melangkah lebih dahulu.

Menurutnya, Karantina Wilayah yang dilakukan daerah-daerah menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda. Tetapi setiap Pemda menghadapi masalah demi melindungi warganya masing.

“Jika sudah ada PP dapat jadi pedoman, dan Pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah”. Terangnya.

Hamdan melanjutkan, bahwa Indonesia harus segera menetapkan karantina di pintu masuk, khususnya dari negara-negara tertentu. tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia.

Di tingkat daerah, ia juga menyarankan agar segera ditetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat kesehatan.

Berita Terkait : Presiden Meminta Masyarakat Menerima WNI dari Wuhan
“Semua langkah tersebut hanya dapat dilakukan dengan efektif, terarah dan terintegrasi dengan terlebih dahulu pemerintah menetapkan kondisi KKM dan secara bersamaan mengeluarkan PP untuk implementasinya”. Pungkasnya.

Penolakan Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva di dukung Ketua Bidang kemahasiswaan dan kepemudaan PB SEMMI Abdullah Amas

“PB SEMMI berharap pemerintah menerapkan UU Karantina Kesehatan dan jangan ragu mengeluarkan biaya yang tak sedikit karena itu wajar dan negara lain pun melakukan itu”ujar Abdullah Amas

Categories
Uncategorized

Barisan Pembaharuan Dukung Jokowi Terbitkan Perpu Darurat Sipil

Barisan Pembaharuan Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Darurat Sipil, Tangani Covid-19

Foto: Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP). (Istimewa)

Jakarta – Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan Peraturan Perundang-undangan (Perppu) darurat sipil di tengah wabah penyakit covid-19. Menurut Gus Din sapaan akrabnya, langkah ini dinilai tepat agar pemerintah memiliki kewenangan lebih luas mengatur dan mengatasi musibah wabah covid-19.

“Presiden perlu kewenangan yang lebih luas agar ada ketegasan mengatasi dampak wabah penyakit corona. Presiden dengan Perppu Darurat Sipil akan mengatur lebih taktis dan sistematis, serta terpimpin untu mengatasi wabah covid-19,” kata Gus Din dalam siaran persnya, Selasa (31/03/2020).

Menurutnya, tanpa Perppu Darurat Sipil, Presiden akan kualahan menyikapi perbedaan dibawah dalam penangan wabah covid-19. Katanya, tindakan berani presiden diperlukan untuk menyelamatkan jiwa dan keselamatan 300 juta jiwa rakyat Indonesia.

“Siapa yang tidak tunduk dan membangkang atas perintah presiden, akan mendapatkan sangsi tanpa memandang siapapun itu. Baik Gubernur, Bupati/Walikota dan pejabat pemerintah lainnya, termasuk masyarakat sipil itu sendiri,” terang Gus Din yang lulusan Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Selain itu penetapkan tahapan baru dalam penanganan virus corona (covid-19),  baik pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Tentu jika tambah mewabah, maka darurat sipil harus diberlakukan, dengan persetujuan DPR RI.

“Ini bukan soal otoriter atau tidak, ini langkah preventif dan responsif ditengah bertambahnya korban virus corona setiap hari,” ujar pria asal Sumenep, Madura ini.

Kata Gus Din, sebelumnya darurat sipil merupakan status penanganan masalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu yang ditandatangani Presiden Sukarno pada 16 Desember 1959 itu Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957.

“Isi Perppu jaman Soekarni itu dijabarkan ‘keadaan darurat sipil’ adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara. Berikut ini bunyi pasal dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1953 ini,” kata Gus Din menyampaikan landasan hukumnya.

Berikut isi Perppu Nomor 23 Tahun 1953:

Pasal 1

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat. Dalam keadaan darurat sipil, presiden dibantu suatu badan yang terdiri atas:

1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keamanan/Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Kepala Staf Angkatan Darat;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Kepala Staf Angkatan Udara;
8. Kepala Kepolisian Negara.

“Akan tetapi Presiden Jokowi nantinya, dapat mengangkat pejabat lain bila perlu. Presiden juga bisa menentukan susunan yang berlainan dengan yang tertera di atas bila dinilai perlu,” tukas Intelektual Muda ini.

Kata Gus Din, nantinya di level daerah, penguasaan keadaan darurat sipil dipegang oleh kepala daerah serendah-rendahnya adalah kepala daerah tingkat II (bupati/wali kota). Kepala daerah tersebut dibantu oleh komandan militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan, kepala polisi dari daerah yang bersangkutan, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan daerah yang bersangkutan.

“Pada Pasal 7 perppu tersebut dijelaskan, penguasa darurat sipil daerah harus mengikuti arahan penguasa darurat sipil pusat. Bahkan apablia semakin mewabahnya covid-19 ini, Presiden Jokowi dapat mencabut kekuasaan dari penguasa darurat sipil daerah,” jelas Gus Din.

Terakhir kata Konsultan Media ini, apabila keadaan bahaya (baik darurat sipil maupun darurat militer) mau dihentikan, yang memiliki kewenangan adalah presiden/panglima tertinggi angkatan perang. Akan tetapi Kepala Daerah bisa meneruskan keadaan darurat sipil maksimal empat bulan, setelah penghapusan keadaan darurat sipil oleh pemerintah pusat.

“Peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil berlaku saat diundangkan dan di teken Presiden Jokowi. Pengumuman dan batas waktu kewenangan yang seluas-luasnya dilakukan ditentukan oleh Penguasa Darurat Sipil, dalam hal ini Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang,” pungkas Gus Din menerangkan seperti isi pada Pasal 9 ayat (1) Perppu Nomor 23 Tahun 1959. (red)

Categories
Berita Umum

Kabid PB SEMMI Amas Apresiasi Opini Ketua Kopri PMII Jakarta

Ketua Kopri PMII DKI Jakarta Agustini Nurur Rohmah yang akrab disapa  Rima mendorong kaum perempuan agar semakin menguatkan peran tetap di rumah saja ketika covid-19 melanda – Sejak pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret lalu, pemerintah telah dengan tegas menerapkan kebijakan social distancing (pembatasan sosial), yaitu dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko besar kepada penyebaran coronavirus disease (Covid-19).

Gerakan #dirumahaja juga terus digencarkan. Tidak hanya diimbau oleh pemerintah. Artis dan influencer (selebgram) pun ramai mengkampanyekan gerakan tersebut.

Kebijakan belajar dari rumah, Work From Home (bekerja dari rumah), dan beribadah dari rumah tidak henti-hentinya disosialisasikan.

Imbauan ini dirasa cukup efektif untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. Megingat, transmisi coronavirus sangat mudah dan sulit untuk dihindari.

Bahkan, sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan The New England Journal of Medicine, para ilmuwan menunjukkan jika udara dapat menyebarkan virus Corona. Meski demikian, resiko infeksinya masih terbilang cukup rendah dibanding dengan transmisi melalui tetesan cairan (lendir atau air liur).

Ada sebuah fakta menarik yang dapat kita ulik dari gerakan #dirumahaja. Biasanya yang banyak ditemui dalam konstruksi sosial kita adalah laki-laki sebagai superior atas segala aspek kehidupan.

Sementara perempuan selalu dianggap sebagai inferior. Perempuan lebih banyak berperan dalam level domestik, baik sebagai istri atau ibu rumah tangga. Sedangkan ruang publik banyak didominasi oleh laki-laki.

Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan juga sering dianggap sebagai “kerja sampingan”. Padahal partisipasi perempuan di ruang publik dalam berbagai sektor sudah meningkat, namun perempuan masih dibebani dengan pekerjaan domestik sehingga melahirkan “double burden” bagi perempuan.

“Dirumahaja mampu mengubah stigma sosial di atas. Di mana peran perempuan yang notabene melakukan “kerja sampingan” dari rumah seperti jualan online dan sebagainya menjadi penopang ekonomi keluarga selama masa social distancing di tengah pandemic covid19. Fenomena ini juga bisa dijadikan gerakan menuju gender mainstream serta meretas narasi ibuisme dan domestifikasi perempuan. Relasi kesalingan juga mempunyai potensi besar untuk dapat dimanifestasikan dalam kehidupan berkeluarga selama pembatasan sosial ini”.
Sekilas tentang Relasi Kesalingan
Relasi kesalingan atau yang kemudian dikenal dengan istilah “mubadalah” dipopulerkan oleh Dr. Faqihuddin Abdul Qodir. Prinsip dasar dari konsep kesalingan adalah kesetaraan dalam melaksanakan peran-peran gender antara laki-laki dan perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

Tujuannya agar terwujud sebuah keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya. Sehingga yang terjadi adalah relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain. Bukan relasi yang menimbulkan hegemoni dan melahirkan kedzaliman.

Mubadalah bukan merupakan konsep baru. Dalam teks otoritatif agama sudah menegaskan mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dapat kita lihat dalam al-Qur’an surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan Rasulnya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”

Konsep kesalingan ini juga memiliki kesamaan frekuensi dengan teori interdependensi yang ditawarkan oleh Stephen R. Covey dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Teori ini menekankan pentingnya sebuah konsep kesalingan. Saling melengkapi, menolong, mengasihi dan sebagainya. Khususnya dalam kehidupan berkeluarga, antara suami dan istri.

Sikap Ketua Kopri PMII DKI itu diapresiasi oleh SEMMI, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Abdullah Amas, Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI ini menilai pemikiran dari Sahabati Ketua Kopri PMII DKI ini layak diapresiasi dan didukung

“Perlu ikut kita sebarluaskan karena pemikiran sahabati kita ini sangat komprehenshif baik dari sisi Agama maupun Umum”Pungkas Abdullah Amas

Categories
Berita Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Pertamina WMO Dimana Saat Bangkalan Tangani Covid-19

Dorong Pertamina WMO Bantu Tangani Covid-19 di Bangkalan

Putra daerah Bangkalan yang juga Ketua Umum PW SEMMI Jatim Abdullah Amas mendorong agar Pertamina WMO untuk turut serta melakukan penanganan krisis covid-19 di Bangkalan.

“Bisa melalui Bantuan Masker, sembako untuk warga tak mampu, masih banyaklah, sekali kali nongol gituloh dalam penanganan pencegahan covid-19″ujar Abdullah Amas

Seperti diketahui Pertamina WMO termasuk perusahaan yang mengeruk sumber daya alam di Bangkalan

perludiketahui Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore pada Tahun 2013 memproduksi minyak sebanyak 18.086 barel/ Hari. PHO WMO memproduksi 114,5 juta kaki kubik/ Hari, untuk minyak (crude) bahkan memproduksi 28.262 barel/Hari.

Data di Tahun 2014 misalkan produksi Minyak dan Gas Bumi PHE WMO ditetapkan 21.432 BOTD dan 1113 ( MMSCFD ) sudah sesuai target yang disetujui oleh SKK MIGAS Rp.195 Triliun. ” Itu semua didapatkan migas dari Bangkalan selama Tujuh Tahun melalui PHE WMO, terus apa yang didapat oleh Rakyat Bangkalan ” ujar Abdullah Amas ketika itu melakukan demonstrasi di Gresik

 

Categories
Berita Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Berbagai Elemen Tolak Keputusan Darurat Sipil

SEMMI Jatim dan Koalisi Masyarakat Tolak Status Darurat Sipil

DARURAT SIPIL HARUS DITOLAK..

Pernyataan Pers Koalisi Reformasi Sektor Keamanan

Darurat Sipil Tidak Tepat, Presiden Harus Berpijak Pada UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan

Pemerintah akan memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar dengan disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Keputusan ini diambil untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang makin meningkat dan masif. Meski demikian, pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan dasar hukum yang digunakan untuk meminimalisir bias tafsir dan penggunaan kewenangan yang lebih tepat sasaran.

Merujuk kepada regulasi yang tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini didasarkan pada isu COVID-19 yang merupakan kondisi yang disebabkan oleh bencana penyakit. Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu.

Harus diakui, sejak awal pemerintah alpa mematuhi keseluruhan prosedur yang telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana. Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional (Pasal 51 ayat 2). Oleh karena itu, Presiden hendaknya segera mengeluarkan keputusan (Kerpres) terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial.

Selain itu, Koalisi mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Ketiadaan pengaturan struktur kodal bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana COVID-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi. Kodal ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Mengingat pembatasan sosial akan disertai sanksi, Koalisi mendesak pemerintah untuk berpijak pada UU Karantina kesehatan. Koalisi menilai, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. Optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerepakan keadaan darurat militer dan darurat sipil.

Selain itu, Pemerintah harus memikirkan juga konsekuensi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan. Keppres soal penetapan status bencana nasional itu harus mengatur pula dampak social, ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat.

Berangkat dari penjelasan di atas, Koalisi menyampaikan beberapa poin berikut:

1. Pemerintah belum saatnya menerepkan keadaan darurat sipil atau darurat militer;
2. Presiden Jokowi harus berpijak kepada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam menanggulangi permasalahan wabah COVID-19;
3. Presiden harus mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial.
4. Keppres tersebut termasuk mengatur struktur komando pengendalian (kodal) bencana yang lebih jelas yang dipimpin oleh Presiden sendiri.
5. Keppres tersebut juga harus memasukan dan menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut, baik ekonomi, sosial dan kesehatan.
6. Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan.

Demikian disampaikan di Jakarta, 30 Maret 2020
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang beranggotakan ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, KontraS.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Jatim Abdullah Amas menyatakan pihaknya siap menggalang kekuatan menghadang keputusan Darurat sipil itu.

“Kami SEMMI beserta Perserikatan Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Jatim menolak penerapan status darurat sipil dan meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan ke pemerintah pusat untuk menolak keputusan itu”ujar Amas.  Sebelumnya Pemerintah menyampaikan UU (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam pasal 3 beleid tersebut disebutkan bahwa keadaan darurat sipil tetap ditangani oleh pejabat sipil yang ditetapkan presiden, dengan dibantu oleh TNI/Polri.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (30/3).

Presiden pun memerintahkan jajaran menterinya untuk segera menyiapkan aturan pelaksanaan di level provinsi, kabupaten, dan kota agar pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penjarakan fisik bisa benar-benar diterapkan di lapangan. Jokowi pun meminta agar pemimpin daerah memiliki visi yang sama dengan pusat dalam penanganan dan pencegahan penyebaran penyakit Covid-19 ini.

“Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemda,” kata Jokowi.

Categories
Berita Umum

PETANi, HASIL PANEN DAN RACUN

Hampir 4 tahun ini, saya sering berkunjung ke daerah bertemu dengan petani, melakukan pelatihan dan penyuluhan. Cara bertani saat ini sudah terjadi pergeseran terutama dalam penggunaan pestisida. Bagi petani penggunaan pestisida sudah menjadi skala prioritas, pengetahuan petani sudah memprihatinkan. Dengan kondisi demikian siapa yang bertanggung jawab ?

Dominan sudah diracun, sumber air, tanah, tanaman padi, sayuran dan hortikultura termasuk pakan ternak juga diracun. Petani dengan sadar melakukannya dan kita juga dengan sadar mengkonsumsinya setiap hari.

Di dalam tanah ada kehidupan, ada ekosistem mikroba, di alam ada rantai makanan, ada predator yang mampu mengendalikan keberadaan mikroorganisme patogen, semuanya juga sudah diracun. Kita tidak bisa menyalahkan Pemerintah, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Komisi IV DPR RI apalagi menyalahkan petani. Kita harus menyalahkan diri sendiri mengapa mau mengkonsumsi hasil komoditi pertanian yang sudah mengandung racun.

Bagaimana mungkin daya tahan tubuh kita bisa kuat, apakah antibodi bisa menghadang kuman penyakit yang masuk ke tubuh jika yang dikonsumsi juga sudah beracun ? Sebagaib renungan bersama buat kita semua.

Bisa saja Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa jika bicara faktor ekonomi, banyaknya perusahaan pestisida yang berdagang di Indonesia, ijin edar selalu diberikan, tenaga marketing perusahaan pestisida sudah menjadi “penyuluh” buat petani, dengan adanya ikatan emotional membuat petani percaya dengan salesman pestisida. Kondisi demikian sudah berlangsung lama, sudah tahunan bahkan sudah puluhan tahun. Kita tidak bisa menyalahkan team promosi dari perusahaan pestisida tersebut.

Saya pribadi sebagai Penyuluh Swadaya Petani Padi Indonesia tetap akan rutin berkunjung ke petani padi, saat ini Komunitas Petani Padi Indonesia sudah memiliki anggota petani binaan hampir di 15 Propinsi. Dengan program pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang kami lakukan semoga mampu membangun SDM petani, wawasan dan keterampilan petani

Tujuannya adalah agar petani mampu menyuburkan tanah, menghidupkan kembali ekosistem mikroba yang ada di dalam tanah, di dalam tanah ada kehidupan, kehidupan mikroba tersebutlah yang akan menyuburkan tanah, tanaman akan tumbuh sehat, ekosistem mikroba yang ada di dalam tanah itulah yang akan mengendalikan hama dan penyakit tanaman.

Hal lain yang ingin dicapai adalah hasil panen jika dikonsumsi manusia jauh lebih sehat karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida diperhatikan, petani akan lebih sejahtera, biaya bertani jauh lebih murah. Tujua lainnya adalah ada prilaku hormat kepada alam yaitu tanah subur dan lestari yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak.

Tulisan ini juga sebuah masukan kepada Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR RI untuk diajukan di RAPBN tahun 2021 atau 2022, jika bisa masuk ke dalam salah satu program di Kementan berupa program pelatihan dan penyuluhan kepada petani padi berupa cara menyuburkan tanah dan cara pembuatan Pupuk Mikroba/Hayati, bisa dimulai di salah satu Propinsi terlebih dahulu, kemudian tahun berikutnya bisa berkembang ke beberapa Propinsi.

Sudah saatnya SDM petani padi ditingkatkan kembali, sudah sangat tertinggal wawasan petani saat ini. Di samping itu, kita bertanggung jawab akan kelestarian tanah dan kesuburannya termasuk kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam tanah.

Program swasembada beras bisa kembali diraih, dimulai dari membangun SDM petani, program pelatihan dan penyuluhan jika masuk ke program Kementan artinya akan sinergi dengan program pemerintah yaitu mengembalikan kejayaan pertanian dan swasembada beras bisa diraih kembali.

Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebuah kutipan dari Filsuf kontemporer, bunyinya :
~ jika ingin sejahtera 1 tahun, tanamlah benih
~ jika ingin sejahtera 10 tahun, tanamlah pohon
~ jika ingin sejahtera 100 tahun, bangunlah manusianya

Penulis :
Tonny Saritua Purba, SP
(Penyuluh Swadaya Petani Padi Indonesia)

Categories
Berita Umum

Gemura dan GPI Bagikan 1500 Beras di DKI

Gerakan Muda nurani Rakyat bekerjasama dengan GPI memberikan bantuan berupa beras sebanyak 1500 kepada warga secara merata di daerah Jakarta timur, Jakarta barat, Jakarta utara dan Jakarta Selatan.

Sehari sebelumnya Gemura dan GPI membagikan beras di daerah Cikini Jakarta pusat.
Berbeda dengan bantuan yang diberikan oleh kawan2 yang lain Gemura memberikan bantuan berupa beras kepada warga.
Bantuan tersebut dilakukan guna membantu sebagian masyarakat yang membutuhkan karna melihat situasi ekonomi yang saat ini sedang melemah akibat virus Corona.
“Kami terjun Karna melihat keresahan yang di alami oleh masyarakat akibat virus Corona ini, kami mengapresiasi kawan2 yang memberikan bantuan berupa hand sanitizer dan masker. Maka dari itu Gemura memberikan bantuan berupa beras agar bisa berwarna bantuan yang di terima masyarakat. ” kata Ketua DPD GEMURA DKI , Rahman dalam wawancara terhadap wartawan yang datang, sabtu (29/3).

Categories
Berita Umum

Gemura Dan GPI Berbagi Ditengah Covid-19


Gemura dan GPI Bagi Bagi Bantuan ditengah virus corona di Jakarta, (27/03/20)

Hal ini terlihat dari status whatshap milik ketua umum DPP Gemura (Gerakan Muda Nurani Rakyat) Oktasari Sabil

“Keren kiriman foto-foto ini”ujar Ketum DPP Gemura Oktasari dalam status whatshappnya atas aksi kader-kader Gemura (Gerakan Muda Nurani Rakyat) yang ikut juga bergerak kader GPI (Gerakan Pemuda Islam) ketua GEMURA DKI pun ikut dalam berbagi ditengah masyarakat ini. Dari Facebook Gemura juga tertulis “Wow-amazing 1500 beras, di berikan bantuan yg memang sesuai dengan apa yg dibutuhkan, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yg telah siap siaga dalam membantu. #GEMURA #GPI #FightCovid19 #dirumahaja”

Categories
Berita Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Indonesian Corona Watch (ICW) Desak Lockdown

 

ICW (Indonesian Corona Watch) Dorong Pemerintah Segera Lockdown Indonesia Disertai Bantuan Ke Masyarakat Sesuai UU Karantina Kesehatan

Komunitas pemantau penanganan virus covid-19 yaitu, ICW (Indonesian Corona Watch) menilai bahwa pemerintah perlu segera melakukan lockdown dan menjamin kebutuhan dasar warga

“Ada Ulama dari salafi yang sampai mengeluarkan pendapat bahwa warga yang darurat boleh keluar rumah kalau keadaan tak memungkinkan bila dia tak kerja diluar dalam masa 14 hari maka keluarganya bisa kelaparan, pendapat ulama salafi itu baik tapi tak seharusnya hal itu sampai terjadi, negara harus hadir, bukan hadir dengan begitu banyak konfrensi pers tapi kongkritnya untuk masyarakat tidak masuk ke sisi fundamen”ujar Abdullah Amas, Inisiator CWI (Indonesian Corona Watch) Sabtu, 28 Maret 2020

Amas juga melihat bahwa mustahil di waktu yang singkat informasi ke rakyat bisa masif dilakukan harusnya pemerintah berani melakukan langkah-langkah drastis seperti Lockdown atau karantina kesehatan sesuai UU adalah wajib pemerintah menjamin kebutuhan hariannya”tukas Abdullah Amas yang juga Ketua Bidang kemahasiswaan dan kepemudaan PB SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) saat ditemui di Posko Siaga Pangan Covid-19 PW SEMMI Jatim