Categories
Berita Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Syarikat Islam

Pemuda SI Bangkalan Ingatkan Baleg DPR Dapil Madura

Pemuda SI Bangkalan Himbau Anggota DPR Dapil Jatim Hentikan Bahas RUU Omnibuslaw

Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Jatim yang juga Kaum Muda Syarikat Islam (SI) Kabupaten Bangkalan Abdullah Amas menghimbau agar Anggota DPR dapil Madura untuk tidak meneruskan pembahasan RUU Omnibuslaw dan fokus pada penanganan covid-19

“Tolong pada pimpinan Baleg DPR dari unsur Madura memperjuangkan agar tidak diteruskan pembahasan ini”ujar Abdullah Amas yang juga Ketua Presidium DPD Ormas AI (Amanat Kejujuran Untuk Rakyat Indonesia) Wilayah Jatim

Adapun unsur pimpinan Baleg DPR RI terdapat dua dari dapil Madura yaitu Willy Aditya dan Achmad Baidowi

Amas menegaskan bahwa keduanya memiliki pemilih yang akan memantau terus kinerja kedua Anggota DPR itu untuk dijadikan bahan pertimbangan di 2024.

Sebelumnya sejumlah pihak  di Jawa Timur dimana SEMMI Jatim aktif dalam gerakan bersama juga ikut menyuarakan agar pimpinan Baleg tidak meneruskan pembahasan ini. Hal senada juga disampaikan oleh aktivis Pemuda Syarikat Islam Bangkalan lainnya dari unsur PERISAI (Pertahanan Ideologi Syarikat Islam) di Bangkalan Wardatul Hasanah. “Kami akan kawal terus apa saja tindakan yang diambil Anggota DPR dapil Madura di pimpinan Baleg terkait RUU ini” tandas Wardah

Categories
Pertahanan Ideologi Syarikat Islam Syarikat Islam

Koalisi Sayap SI Madura Kecam Andi taufan

Categories
Berita Umum Syarikat Islam

Amas : Diatas 30 Tahun Aturannya Tak Boleh di KNPI

Amas Himbau Usia Diatas 30 Tahun Mundur dari KNPI

Mantan Fungsionaris DPP KNPI Abdullah Amas menghimbau agar Tokoh Muda yang ada di KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk mundur dari KNPI

“Ikut saja Korps Alumni KNPI, saya kira sudah bukan masanya usia diatas 30 Tahun masih di KNPI”ujar Abdullah Amas yang saat ini berusia 29 Tahun itu dan aktif di Syarikat Islam (SI) ini

Menurut Abdullah Amas, Perkaderan di sektor kepemudaan harus diseriusi

“Bung Karno dulu dibawah 30 Tahun sudah jadi Presiden dan memimpin Gerakan Asia Afrika untuk merdeka, nah kita kita ini harus ada lompatan atau shifting”ujar Abdullah Amas

Reformasi di KNPI menurut Abdullah Amas berjalan mandeg. Kelebihan KNPI adalah menggabungkan pemuda lintas agama, lintas profesi, pengusaha dan organisasi kekaryaan, kalau sekedar supaya tetap kumpul kumpul dan berkolaborasi diatas 30 Tahun, saya kira wadah yang tepat ya di Korp Alumni KNPI”Ujar Abdullah Amas. Seperti diketahui sejumlah mantan Pengurus KNPI telah memiliki wadah bernama Korp Alumni KNPI, di Pusat, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan di daerah lain seperti di DKI Jakarta dipimpin oleh Riza Patria seorang Anggota DPR RI dan Calon Wakil Gubernur Korp Alumni KNPI dinilai wadah yang tepat untuk figur figur diatas 30 Tahun untuk terus berkhidmat dengan spirit kebersamaan sesama orang-orang yang lama berada di organisasi kepemudaan

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Syarikat Islam

Renungan 64 Tahun SEMMI

Renungan 64 Tahun SEMMI

Oleh : Abdullah Amas
Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI/Ketua Umum Pengurus Wilayah SEMMI Jatim

Organisasi yang merupakan sayap dari Syarikat Islam ini melahirkan banyak tokoh di jajaran pemerintahan eksekutif dan legislatif.

Presiden Soeharto pernah berpesan pada Sidang Pleno 1 SEMMI puluhan tahun lalu agar SEMMI Mampu mengisi pembangunan sesuai nilai Pancasila seperti tertuang dalam sebuah Buku Kumpulan Pidato Soeharto

Kepemimpinan SEMMI naik ketika dibawah kepemimpinan Bintang Wahyu Saputra yang mulai ikut perkaderan SEMMI dari bawah, lalu mantan Direktur LEMI PB HMI ini menjadi Ketua SEMMI DKI Jakarta melalui Musyawarah Wilayah lalu naik menjadi Ketua Umum PB SEMMI dan setelah itu ia masif melakukan berbagai kegiatan mulai diksusi seperti diksusi melawan Radikalisme bersama Wanda Hamidah, Aksi-Aksi demonstrasi, melakukan kolaborasi dengan OKP lintas Agama dan Suku, Menjalin komunikasi dengan Kementerian-Kementerian, Tokoh Nasional maupun pimpinan DPR RI dan melakukan konsolidasi ke berbagai wilayah dan kabupaten, Mulai dari daerah seperti Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Jakarta, Bogor, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Maluku, Jawa Timur yang menjadi tempat lahirnya Tokoh SI HOS Tjokroaminoto dan Soekarno, mulai dari Provinsi sampai ke Komisariat dengan kegiatan Sekolah Kader 1,aksi demonstrasi, menghidupkan media media di daerah, koordinasi pengurus SEMMI setempat dengan Forum Pimpinan Daerah seperti Bupati, Gubernur, Kapolda, Kapolres dan lain – lain

SEMMI kini terus bergerak, tantangan kedepan adalah revitalisasi perkaderan, meningkatkan kapasitas intelektual para pengurus sehingga mampu memberi alternatif dan menjadi otak, hati dan tulang punggung rakyat, melakukan transfer kepemimpinan agar Kader SEMMI berkarya dengan berbagai profesi bahkan kalau perlu sampai ke tingkat desa dimana ia berasal dan terakhir tentu saja memperkokoh Kader SEMMI sehingga mampu duduk di kursi legislatif dan eksekutif seperti para seniornya semisal Artidjo yang dulu menjadi menteri pertahanan dan ketua DPR Pertama, Hamka Haq yang menjadi Anggota DPR RI yang pernah menjadi Ketua Umum PWSEMMI Sulsel, Agus Hamdalis yang menjadi Dewan di Sumatra yang sangat semangat bercerita tentang kejayaan Kader Kader SEMMI dari waktu ke waktu.  juga terakhir sesuai amanah SI kepada Presiden SI  Kakanda Hamdan Zoelva agar SI terus bergerak masif melakukan perkaderan dan karya nyata diantaranya juga dengan aktifnya organisasi serumpun SI seperti SEMMI, Perisai, Wanita SI dan lain-lainnya.

Categories
Berita Umum Ketua Umum SI Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Syarikat Islam

MANTAN KETUA MK HAMDAN ZOELVA TOLAK UU DARURAT SIPIL

Gugus Tugas Pengendalian COVID-19 tingkat nasional mengumumkan bahwa jumlah kasus di Indoensia pada Senin (30/3) adalah sebanyak 1.414 dengan korban yang meninggal dunia mencapai 122 orang.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan dilakukannnya pembatasan sosial berskala besar dengan tingkat disiplin yang lebih tinggi. Bahkan, pembatasan sosial itu menurutnya perlu didampingi kebijakan darurat sipil untuk mencegah penularan lebih luas Covid-19. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat kabinet terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (30/3),

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS bersikap tegas terhadap pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Secara umum mereka tidak setuju dengan penggunaan frasa kebijakan “darurat sipil”.

“Darurat Sipil tidak tepat. Presiden harus berpijak pada UU penanggulangan bencana dan UU kekarantinaan kesehatan”. Tulis koalisi tersebut tegas.

Koalisi juga menegaskan sikap untuk mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Di tempat terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2013-2015, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa untuk melakukan lockdown sekalipun, pemerintah tidak perlu menggunakan UU Penanggulangan Bencana, apalagi UU Darurat Sipil.

“Dalam melakukan lockdown pemerintah tidak perlu merujuk pada UU Darurat Sipil atau UU penanggulangan Bencana, tapi cukup dengan UU Kekarantinaan. Kesehatan”. Jelas Hamdan dikutip dari akun twitter pribadinya @hamdanzoelva, pada Senin (30/3) malam.

Berita Terkait : Presiden Pelajari Pengelolaan Ibu Kota di Canberra
Dengan UU Kekarantaniaan Kesehatan, lanjut Hamdan, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Berdasarkan kondisi KKM itulah dilakukan berbagai jenis karantina.

“Untuk implementasi KKM, Pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah dalam rangka implementasi, baik Karantina di Pintu Masuk, Karantina Wilayah atau Pembatasan sosial dalam skala besar”. Imbunya.

Presiden Syarikat Islam tersebut menilai semua pihak saat ini terlihat gamang menghadapi kondisi kritis. PP harus segera dikeluarkan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menghadapi krisis dengan segera”. Jelasnya gamblang.

Ia juga menjelaskan bahwa otoritas yang dapat mengatur pelaksanaan pembatasan sosial dalam skala besar melalui libur sekolah, kerja, pembatasan kegiatan keagaaman dan kegiatan publik lain seharusnya ditetapkan oleh Menteri, tetapi Pemda (pemerintah daerah_red.) melangkah lebih dahulu.

Menurutnya, Karantina Wilayah yang dilakukan daerah-daerah menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda. Tetapi setiap Pemda menghadapi masalah demi melindungi warganya masing.

“Jika sudah ada PP dapat jadi pedoman, dan Pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah”. Terangnya.

Hamdan melanjutkan, bahwa Indonesia harus segera menetapkan karantina di pintu masuk, khususnya dari negara-negara tertentu. tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia.

Di tingkat daerah, ia juga menyarankan agar segera ditetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat kesehatan.

Berita Terkait : Presiden Meminta Masyarakat Menerima WNI dari Wuhan
“Semua langkah tersebut hanya dapat dilakukan dengan efektif, terarah dan terintegrasi dengan terlebih dahulu pemerintah menetapkan kondisi KKM dan secara bersamaan mengeluarkan PP untuk implementasinya”. Pungkasnya.

Penolakan Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva di dukung Ketua Bidang kemahasiswaan dan kepemudaan PB SEMMI Abdullah Amas

“PB SEMMI berharap pemerintah menerapkan UU Karantina Kesehatan dan jangan ragu mengeluarkan biaya yang tak sedikit karena itu wajar dan negara lain pun melakukan itu”ujar Abdullah Amas

Categories
Syarikat Islam

Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam Menetapkan Penyelenggaraan Majelis Tahkim (Kongres Nasional) ke 41 di Sumatera Selatan Tahun 2020

Rapat  Pimpinan  Pusat  Syarikat  Islam,    Rabu    11  Maret    2020  di  Kantor  DPP  Syarikat  Islam  Jl.   Proklamasi  No.  53  Menteng,  Jakarta  Pusat.

PIMPINAN  PUSAT/LAJNAH  TANFIDZIAH  SYARIKAT  ISLAM   MENETAPKAN  PENYELENGGARAAN  MAJELIS  TAHKIM  (KONGRES   NASIONAL)  KE  41  DI  SUMATERA  SELATAN  TAHUN  2020

Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam menetapkan/memutuskan penyelenggaraan majelis tahkim (kongres nasional) KE 41 di Sumatera Selatan, dalam rapat 11 Maret 2020 di Kantor DPP Syarikat Islam Jl. Proklamasi No. 53 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam Majelis Tahkim (Kongres Nasional) nanti selain akan memilih kepengurusan baru, juga akan disahkan penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Syarikat Islam, serta akan diadakan pameran produk ekonomi dari kaum syarikat Islam dan produk ekonomi dari pemerintah Daerah. Majelis Tahkim (Kongres Nasional) ke 41 direncanakan pada bulan Nopember 2020.
Dalam Rapat tersebut juga dibicarakan perkembangan program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pengurus, antara lain bidang pendidikan, dimana sedang disosialisasikan kurikulum syarikat Islam di seluruh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Syarikat Islam. Bidang ekonomi juga disampaikan perkembangan dakwah ekonomi yang telah dicanangkan antara lain pembentukan koperasi, SI Mart dan toko-toko grosir milik syarikat Islam. Dari organisasi sayap juga dikemukakan perkembangan kegiatan SEMMI, Perisai, Gertasi, Pandu SIAP dan SIGAP. Selain itu juga dilaporkan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam.
Hadir dalam rapat Pengurus Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam antara lain: Idham Hayat, SH (sekjen); Dr. Mohammad Hatta (Majelis Pendidikan), Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tingg); H. Sudirman D. Hury (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam Sumatera Selatan); Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum); B.M. Nurhadi (wakil ketua umum); Yudhi Irsyadi (wasekjen); Dr. Wahid Erawan (Ketua Gertasi); Iwan Ass-Aari (ketua); Agustian (Ketua Bidang Pendidikan Dasar & Menengah); Feri Ferdian (Pesaksi); Syarifudin Djosan (wasekjen); Abdul Wahab Suneth, SH (Ketua); Ibong Sjahroezah (ketua); Aulia Tahkim Tjokroaminoto (wasekjen); Chandra Halim (Perisai); Dr. Heru Widodo, SH, MHum (Direktur LBH).

Categories
Syarikat Islam

Rapat konsolidasi Pimpinan Wilayah SI Jawa Barat dengan Ketum SI

Rapat konsolidasi Pimpinan Wilayah SI Jawa Barat dengan Ketum SI.

Categories
Syarikat Islam

UNDANGAN: Ngopi (Ngolah Pikiran) Bareng di Gedung Kaum SI Desa Kandangwangi

Ngopi Bareng…..

sumber: facebook.com/syarikatislam.wanadadi.1

Categories
Syarikat Islam

Ketua PW SEMMI Jawa Timur bersama Ketum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra (BWS)

Ketum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra (BWS)

sumber: facebook.com/amas.new.90

Categories
Syarikat Islam

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Syarikat Islam Menjadi Salah satu Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Selasa, 2 Maret 2020, pukul 13.30 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, H. Abubakar (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Islam dengan judul disertasi: “TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Studi Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional)”.

Bertindaksebagai Tim Promotor dan Penguji, yaitu: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH (Co Promotor); Prof. Dr. AchmadMobarokMA; Dr. Ilyas Ismail, MA; Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Dr. Heru Widodo, SH, MH (Direktur Lembaga Bantuan Hukum DPP Syarikat Islam); Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Promovendus dalam Disertasinya menyatakan, Paradigma hukum masa kini, merupakan kelanjutan dari paradigma hukum masa lalu, dan paradigma hukum masa depan akan lebih banyak ditententukan oleh corak dnn perspektif hukum yang dibangun pada masa kini. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum masa kini, di samping berpijak pada masa lalu, juga harusmemiliki kemampuan melakukan prediksi atas masa depan. Prediksi terhadap masa depan, dapat direkayasa melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan, dikendalikan, dan diberdayakan seeara sistematis dan kontinyu, seiring dengan kebutuhan masyarakat atas pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunnn hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, unsur agama menjadi urgen diperhatikan. Karena agama, tidak hanya menjadi substansi dari rekayasa  sosial tetapi juga menjadi core values (nilai-nilai asasi) dari pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan hukum, sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya, menjadi lebih mendesak jika dihubungkan dengan kebutuhan objektif negara-negara berkembang semacam Indonesia, untuk tampil secara lebih beradab di pentas dunia. Hal itu disebabkan oleh cita-cita kemerdekaan dan pembangunan, telah mendorong negara tersebut, melakukan penataan kembali tatanan sosialnya dengan berpijak pada nilai-nilai agama, baik di bidang hukum, politik, budaya, maupun ekonomi. Proses perubahan tatanan sosial bagi negara yang sibuk dengan pembangunan, telah memaksa masyarakatnya untuk segera melaksanakan pembangunan di bidang hukum sebagai prasyarat tegak dan berjalannya roda pembangunan itu sendiri. Tegak dan bergeraknya aspek hukum di suatu negara, akan segera mendorong bidang-bidang lain untuk senantiasa berjalan di atas koridor hukum yang dibangun. Pada hakikatnya, pembangunan dalam bidang hukum adalah ikhtiar bersama untuk mengadakan pembaruan pada substansi (isi), struktur (lembaga), kultur (budaya) dari berlakunya suatu sistem hukum. Berpijak pada system hukum yang baik.segera setelah itu, barulah diarahkan secara maksimal untuk pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang lebih baik, yaitu kaidah-kaidah hukum yang mampu menjawab tantangan zaman, di mana konsep ruang dan waktu adalah prasyarat utama dalam menjawab tantangan zaman tersebut inilah salah satu cara melaksanakan perubahan sosial (social change) yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.